Jakarta: Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menolak klaim sepihak Amerika Serikat atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Resolusi ini disepakati melalui Sidang Majelis Umum (SMU) PBB. "Dengan disahkannya resolusi Majelis Umum PBB mengenai ‘Status of Jerusalem’, masyarakat internasional menegaskan bahwa pengakuan sepihak AS tersebut tidak sah dan bertentangan dengan berbagai hukum internasional," kata Wakil Tetap Republik Indonesia di PBB Dian Triansyah Djani seperti dikutip dari akun Twitter resminya, Kamis, 21 Desember 2017 waktu New York.
Dalam voting di sidang majelis itu, 128 negara mendukung resolusi sementara 35 negara menyatakan abstain. Untuk diketahui, sistem pemungutan suara dalam Sidang Majelis Umum PBB ini bersifat darurat dan jarang sekali terjadi. Hasil voting Sidang Majelis Umum (SMU) PBB.
Adapun sidang majelis dilakukan atas inisiasi negara Arab dan Muslim termasuk Indonesia. "Dukungan masyarakat internasional terhadap resolusi SMU PBB, tegaskan bahwa pengakuan sepihak AS tidak sah dan bertentangan dengan berbagai hukum internasional," imbuh Dian. Menurutnya, Indonesia tak akan mundur dan terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Sebelumnya Dubes Dian menyampaikan kepada Menlu Palestina Riyad al-Maliki dukungan Pemerintah dan Rakyat Indonesia dalam Sidang Majelis Umum PBB mengenai Yerusalem ini.
Seperti dilansir RT, Amerika Serikat yang menjadi sasaran dalam sidang menegaskan bahwa hasil suara tidak akan mempengaruhi keputusan Washington untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley mengingatkan kembali mengenai kontribusi AS untuk PBB dan pihaknya meminta kontribusi itu dihormati.
“Ketika kami memberikan kontribusi kepada PBB, kami juga meminta niat baik kami dilegitimasi dan dihargai. Hasil suara ini akan diingat oleh AS dan membuat perbedaan bagaimana warga Amerika melihat PBB,” ucap Haley. Tanggapan juga diberikan kepada Wakil Tetap Israel untuk PBB Danny Danon menegaskan kembali bahwa Yerusalem ada Ibu Kota Israel. Danon bahkan menuduh PBB telah bersikap standar ganda dan menunjukkan kemunafikan mengenai Palestina serta terus menerus berprasangka buruk kepada Israel.
"Mereka yang mendukung resolusi hari ini tidak lebih sebagai boneka. Kalian adalah boneka yang diatur oleh Palestina. Kalian seperti marionet yang dipaksa menari, sementara para pemimpin Palestina melihat dengan puas," tutur Danon.
Berdasarkan hasil pemungutan suara, sembilan negara yang menolak resolusi ini antara lain Israel, Amerika Serikat, Guatemala, Honduras, Kepulauan Marshall, Federasi Mikronesia, Nauru, Palau dan Togo. (22/12).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar